Sistem irigasi sebagai Sistem Common Pool Resources

Dilihat dari karakteristik sumberdayanya maka sumber air dan segala aspek pemanfaatannya bersifat sumberdaya milik bersama (common pool resource) dan polisentris (Ostrom, 1990). Sifat tersebut sulit membatasi orang untuk memanfaatkannya, biaya pembatasnya (exclusion cost) menjadi tinggi, pengambilan suatu unit sumberdaya akan mengurangi kesediaan bagi pihak lain untuk memanfaatkannya (substractibility atau rivalry). Akibatnya setiap individu berupaya menjadi penumpang bebas (free rider), memanfaatkan sumberdaya tanpa bersedia berkontribusi terhadap penyediaannya atau pelestariannya dan rentan terhadap masalah eksploitasi berlebih atau kerusakan sumberdaya. Hal ini dikenal sebagai tragedy of the commons (Harding, 1968). Tragedi ini bisa terjadi jika tidak ada pembatasan, aturan, pemanfaatan sumberdaya sehingga bersifat akses terbuka (open access). Alokasi sumberdaya milik bersama dilakukan dengan mengatur (Hardin, 1968): 

1. Akses terhadap sumberdaya
2. Aturan pemanfaatannya melalui privatisasi  (private property rights) atau kepemilikan negara (state property rights). 

Kebijakan ini tidak selalu berhasildilakukan pada sumberdaya milik negara, karena pengelola tidak dapat mengatasi:

1. Biaya transaksi yang tinggi dalam penegakan aturan atau penjagaan sumberdaya,  seperti biaya pengawasan, personil, dsb, sehingga penumpang bebas (free rider) tidak dapat dikontrol; 
2.  Tindakan oportunis (opportunistic behavior) berupa perburuan rente (rent- seeking) oleh  aparat pengawas lapangan. 

Oleh sebab itu sistem irigasi yang bersifat common pool resources dan sekaligus polisentrisitas akan dapat menyelesaikan masalahnya dengan berdialog untuk berkomitmen dan membangun konsensus (Ostrom, 1990).

Sumber : Jurnal PENGEMBANGAN KONSEP SISTEM OPERASI DAN PEMELIHARAAN (O&P) DAERAH IRIGASI 

oleh  SIGIT SUPADMO ARIF 1, ABI PRABOWO 2, PURYANTO 3 DAN DJITO 4

1.      Pengajar Jurusan Teknik Pertanian, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

2.      Mahasiswa Pasca Sarjana Teknik Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

3.      Direktorat Pengelolaan Sumberdaya Air, Direktorat Jenderal Sumberdaya Air,  Departemen Pekerjaan Umum

4.      Kepala Seksi Irigasi Balai Besar Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Brantas